Optimalisasi Model Jaringan Rute Multiport Tol Laut di Negara Kepulauan: Studi Kasus Evaluasi Rute di Maluku dan Papua Bagian Selatan

Autor(s): Irwan Tri Yunianto, Hasan Iqbal Nur, Eka Wahyu Ardhi, Bianca Prima Adhitya
DOI: 10.25104/transla.v21i2.1309

Abstract

Kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik (PSO) digunakan oleh banyak negara yang mengamanatkan kepada operator berupa standar pelayanan minimum, terutama untuk daerah terpencil dimana outputnya adalah meningkatnya nilai konektivitas antar daerah. Sebagai negara kepulauan mengharuskan Indonesia memiliki konektivitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi. Program Tol Laut yang dirancang membuat konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan pelayaran rutin dan terjadwal khususnya ke wilayah Indonesia Timur dan wilayah 3T (Tertinggal, terdepan, dan Terluar) diharapkan menjawab minimnya konektivitas. Evaluasi program tol laut terus menerus dilakukan pemerintah yang salah satunya adalah evaluasi pola operasi kapal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model evaluasi trayek kapal tol laut yang paling optimal dengan menggunakan metode optimalisasi armada kapal yang diskenariokan melalui pola jaringan transportasi Multiport dan Hub-Spoke. Jaringan kapal tol laut ke wilayah Maluku dan Papua bagian selatan yang optimal (minimum Required Freight Rate (RFR)) adalah pola operasi Hub-Spoke dengan pelabuhan pengumpul (hub port) di Saumlaki. Kebutuhan armada kapal untuk mendukung pola operasi hub-spoke ini adalah satu unit kapal berkapasitas 296 TEUs, tiga unit kapal berkapasitas 60 TEUs dan satu unit kapal berkapasitas 87 TEUs dengan potensi penghematan subsidi adalah sebesar 50% dibandingkan dengan nilai subsidi tahun 2018 sebesar 119,21 milyar rupiah menjadi 59,46 milyar rupiah.

Keywords

optimalisasi, Perencanaan Trayek, Program Tol Laut, Tarif Pokok Minimum

Full Text:

PDF

References

Bovis, C. H. (2005). Public Service Obligations in the transport sector: the demarcation between state aids and services of general interest under EU Law. European Business Law Review, 16(6), 1329-1347.

Kurniawan, A., dan Pramita, D. R. (2016). Desain Kapal Feeder Tol Laut Trayek T-5. Warta Penelitian Perhubungan, 28(5), 299-307.

Gultom, E. R. (2017). Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia melalui Tol Laut untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. Develop, 1(2).

Imai, A., Shintani, K., & Papadimitriou, S. (2009). Multi-port vs. Hub-and-Spoke port calls by containerships. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(5), 740-757.

Saragi, F. K., Mamahit, D. A., & Prasetyo, T. Y. B. (2018). Implementasi Pembangunan Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Jurnal Keamanan Maritim, 4(1).

Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. (2016). Formulasi kebijakan sistem transportasi laut. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 3(2), 161-183.

Kementerian Perhubungan. 2018. Studi Pengembangan Trayek Tol Laut Tahun 2019. Jakarta: Badan Litbang Perhubungan.

Natalia, C., Oktavia, C. W., & Eirene, G. (2019, May). Optimum Container Network Route in Papua Region. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 528, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.

Sarkis, J., & Sundarraj, R. (2002). Hub Location at Digital Equipment Corporation: A Comprehensive Analysis of Qualitative and Quantitative Factors. European Journal of Operational Research, 137, 336-347.

Wittman, M. D., Allroggen, F., & Malina, R. (2016). Public service obligations for air transport in the United States and Europe: Connectivity effects and value for money. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 94, 112-128.

Zhen, J. (2015). Hub-and-spoke network design for container shipping along the Yangtze River. Kowloon, Hongkong: science direct.W.-K. Chen, Linear Networks and Systems (Book style). Belmont, CA: Wadsworth (1993) 123–135

Refbacks

  • There are currently no refbacks.