Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Evaluasi Masa Konsesi Pada Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru

Ronia Ambarini, Ruddy Suwandi, Sri Rahardjo

Article Metrics

Abstract view : 9 times
PDF - 0 times

Abstract

Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan utama dan tersibuk di Indonesia berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor maupun barang antar pulau. Kapasitas
Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok mampu menampung sebesar 4,5 juta TEUs. Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran mereformasi sistem pelabuhan di Indonesia yaitu menghapus monopoli dan membuka kesempatan bagi partisipasi sektor swasta. Masa konsesi sangat penting, karena terkait dengan kepentingan pemerintah sebagai pemilik proyek maupun pihak swasta sebagai pemegang hak konsesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang usaha dalam pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan, kelayakan proyek dan kinerja operasional baik secara parsial maupun simultan terhadap masa konsesi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan analisis data Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software Smart PLS versi 2.0. Hasil dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa persepsi responden Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran berikut turunannya, memberikan peluang usaha sangat besar bagi sektor swasta yaitu berdirinya perbengkelan petikemas, pencucian petikemas, pengurusan jasa dokumen, restoran dan kebijakan, kelayakan proyek dan standar kinerja operasional pelabuhan terbukti secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap masa konsesi. Hal ini jika pemenuhan kebijakan diimbangi dengan peningkatan berbaikan kelayakan proyek dan standar kinerja operasional pelabuhan, maka diperoleh masa konsesi yang wajar sesuai dengan peraturan yang ada. Masa konsesi dalam penetapannya harus memberikan kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak yang bekerjasama terutama bagi pemerintah dan PT. Pelabuhan Indonesia II.

Full Text:

PDF

References

Bastian I. 2001. Akuntansi Sektor Publik Indonesia.

Yogyakarta (ID): BPFE.

Ghozali I. 2008. Structural Equation Modelling

Motode Alternatif dengan Partial Least Square.

Ed-ke 2. Semarang (ID): BP-UNDIP.

[DITJEN HUBLA] Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor: UM 002/38/18/

DJPL 2011 Tentang Standar Kinerja Pelayanan

Operasional Pelabuhan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut. Jakarta (ID): DITJEN

HUBLA.

Oh SH. 2012. Does content of concession matter in

negotiation? match between concession strategy

and targets regulatory focus [disertasi]. Nashville

(US): Graduate School of Vanderbilt

University.

Pangeran MH. 2006. Identifikasi dan analisis dampak

resiko kelayakan financial konsesi infrastruktur air

minum [tesis]. Bandung (ID): Institut

Teknologi.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undangundang

Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 1992 tentang Kebijakan Pemerintah.

Jakarta (ID): Pemerintah RI.

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4849). Jakarta

(ID): Pemerintah RI.

Evaluasi Masa Konsesi Pada Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru, Ronia Ambarini, Ruddy Suwandi, Sri Rahardjo 791

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. Jakarta

(ID): Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan

Pemerintah Presiden Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penugasan

kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk

membangun dan mengoperasikan Terminal

Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (ID):

Sekretariat Negara.

Rigot O, Oy G. 2012. The effect of container terminal

concessions on port performance [tesis]. Belanda

(NL): University Rotterrdam.

Sapte W. 1997. Project Finance: The guide to financing

build-operate-transfer Projects Uses in PPP.

Journal Euromoney Publications PLC. 132(5):

-392.

Savas ES. 2000. Privatization and Public Private Partnerships.

th Ed. New York (US): Seven Bridges

Press, LLG.135 Fifth.

Shen LY, Wu YZ. 2005. Risk concession model for

build/operate/transfer contract projects. Journal of

Construction Engineering and Management.

( 2): 211–220.

Shen LY, Bao HJ, Wu YZ, Lu WS. 2007. Using

bargaining-game theory for negotiating concession

period for BOT-type contract. Journal of Construction

Engineering and Management.

(5): 385–392.

Theys C, Notteboom T. 2009. The economics behind

terminal concession durations in seaports.

Journal of International Logistions and Trade.

(1): 10-40.

Determining terminal concession durations in

seaports: theoretical considerations, applicable techniques

and current practices. Jurnal of International

Logistics and Trade. 8(1): 13-40.

Van der Werf J. 1997. An overview of Animal Breeding

Program. University of New England.

Xueqing Z. 2009. Win-Win Concession Period Determination

Methodology. Journal of Construction

Engineering and Management.

(6):550-558.

Xueqing Z, Abou Rizk SM. 2006. Determining a

reasonable concession period for private sector provision

of public works and services. Canadian

Journal Civil Engineering. 33(5):622–631.

Copyright (c) 2019 Warta Penelitian Perhubungan
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.