Quo Vadis Pengaturan dan Indikasi Penerapan Konsep Earmarking Pada Dana Preservasi Jalan di Indonesia

Main Article Content

Dian Agung Wicaksono

Abstract

Dalam Naskah Akademik Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), salah satu poin yang diangkat sebagai inventarisasi permasalahan adalah pengaturan mengenai Dana Preservasi Jalan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa walaupun UU LLAJ telah berusia lebih dari 1 dasawarsa, namun pengaturan mengenai Dana Preservasi Jalan belum secara jelas diimplementasikan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan Dana Preservasi Jalan di Indonesia dan kecenderungan kesesuaiannya dengan konsep earmarking yang diintroduksi sebagai konsep keuangan negara oleh negaranegara maju dalam pembiayaan pembangunannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan konsep earmarking. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Dana Preservasi Jalan merupakan hal baru yang dikenalkan oleh UU LLAJ dan tidak terdapat pada pengaturan sebelumnya. Namun demikian, pengaturan mengenai Dana Preservasi Jalan tidak pula memiliki kejelasan karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang didelegasikan secara eksplisit oleh UU LLAJ. Hal ini mengakibatkan pengaturan Dana Preservasi Jalan secara riil belum diimplementasikan. Pengaturan Dana Preservasi Jalan memiliki kecenderungan menerapkan konsep earmarking, namun dikarenakan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Preservasi Jalan, maka kecenderungan penerapan konsep earmarking menjadi sumir dan tidak jelas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Agustine, Irene. 2018. Lelang Preservasi 2 Jalan Nasional di Sumatra Dimulai Mei 2018. https://ekonomi.bisnis.com. Diakses 3 Desember 2019.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2012. Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax di Indonesia. https://fiskal.kemenkeu.go.id. Diakses 3 Desember 2019.

Bird, Richard M. Analysis of Earmarked Taxes. Tax Notes Internasional Vol. 14, No. 25, Juni 1997. Hal. 2095-116.

Bird, Richard M. dan Jun, Joosung. Earmarking in Theory and Korean Practice. Internasional Studies Program Working Paper Series, 05-15, Juni 2005. Hal. 2.

Bisnis Indonesia. 2010. Perbaikan Jalan Ditanggung Bersama Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan Efektif Juni. https://www.pu.go.id. Diakses 3 Desember 2019.

Buchanan, James M. 1963. The Economics of Earmarked Taxes. Journal of Political Economy Vol. 71, No. 5, Oktober 1963. Hal. 457-469.

Carling, Robert. 2007. Tax Earmarking: Is It Good Practice?. CIS Policy Monograph 75. Hal. 1-11.

Eklund, Per. A Theory of Earmarking Appraised. National Tax Journal Vol. 25, No. 2, Juni 1972. Hal. 223-228.

Goetz, Charles J. Earmarked Taxes and Majority Rule Budgetary Processes. The American Economic Review Vol. 58, No. 1, Maret 1968. Hal. 128-136.

Heller, Walter. CED’s Stabilizing Budget Policy After Ten Years. The American Economic Review Vol. 47, No. 5, September 1957. Hal. 634-651.

Hundsdoerfer, Jochen, et al. The Influence of Tax Labeling and Tax Earmarking on the Willingness to Contribute: A Conjoint Analysis. Schmalenbach Business Review Vol. 65, Oktober 2013. Hal. 359–377.

Inayati, et al. Earmarking Tax Policy on Local Tax in Indonesia: Toward Pro Fiscal Legitimacy Policy (Study at Batu City, East Java and Special Province of Yogyakarta). Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Vol. 141, 2018. Hal. 122-127.

KataData. 2017. 2016, Sepertiga Jalanan Indonesia Rusak. https://databoks.katadata.co.id. Diakses 9 Desember 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Tingkatkan Pelayanan Jalan, Kementerian PUPR Tawarkan Proyek Preservasi Jalan Nasional dengan Skema KPBU. https://www.pu.go.id. Diakses 3 Desember 2019.

Margolis, Julius. “Metropolitan Finance Problems: Territories, Functions, and Growth”, dalam Universities-National Bureau Committee for Economic Research. 1961. Public Finances: Needs, Sources, and Utilization. New York: Princeton University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

McCleary, William. The Earmarking of Government Revenue: A Review of Some World Bank Experience. The World Bank Research Observer Vol. 6, No. 1, Januari 1991. Hal. 81-104.

McMahon, Walter W. dan Sprenkle, Case M. A Theory of Earmarking. National Tax Journal Vol. 23, No. 3, September 1970. Hal. 255-261.

Michael, Joel. 2015. Earmarking State Tax Revenues. Minnesota: Research Department Minnesota House of Representatives.

Pamuji, Kadar. Earmarking Tax Policy as An Instrument of Public Service Provision in Regional Development. Problems of Legality Vo. 141, 2018. Hal. 223-228.

Pos Kota. 2010. Pemerintah Siapkan Pengelola Dana Preservasi Jalan. https://www.pu.go.id. Diakses 3 Desember 2019.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018. Naskah Akademik RUU LLAJ per Senin, 21 Mei 2018. //berkas.dpr.go.id. Diakses 9 Desember 2019.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).

Simorangkir, Eduardo. 2017. Anggaran Minim, Target Perawatan Jalan Sulit Tercapai. https://finance.detik.com. Diakses 3 Desember 2019.

Sitepu, Eddy Mayor Putra. Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau di Indonesia: Regulasi dan Konsep Ideal. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 20, No. 3, Desember 2016. Hal. 241-259.

Tempo. 2010. Pemerintah Siapkan Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan. https://nasional.tempo.co. Diakses 3 Desember 2019.