Kajian Preferensi Masyarakat dalam Menggunakan LRT Jabodebek

Autor(s): Arbie Sianipar
DOI: 10.25104/jptd.v21i1.962

Abstract

Total perjalanan di Jabodetabek sepanjang tahun 2015 tercatat 47,5 juta perjalanan/hari. Dari jumlah perjalanan tersebut sebanyak 50% perjalanan merupakan through traffic dari Bodetabek menuju Jakarta. Perjalanan di dalam Jakarta sendiri hanya 40%. Perjalanan  kendaraan bermotor di Jabodetabek  rata-rata didominasi oleh sepeda motor. Moda share dari total pergerakan Jabodetabek di dominasi oleh sepeda motor yakni sebesar 75%, kendaraan pribadi sebesar 23 % dan 2% oleh kendaraan angkutan umum dikutip dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Pengkajian ini bertujuan untuk adalah tersususnya laporan Kajian Preferensi Masyarakat dalam Menggunakan LRT Jabodebek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan preferensi calon penumpang LRT Jabodebek menurut fasilitas intermoda dan tarif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara data primer diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan survei langsung di lapangan (di stasiun Bekasi Timur Rencana) dan survei online melalui web surveymonkey.com, sebagai pembanding dengan data sekunder sedangkan data sekunder (spesifikasi teknis LRT) diperoleh dari SCADA. Fasilitas intermoda harus diperhatikan ketersediaan dan kehandalannya agar minat masyarakat pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan massal seperti LRT, Fasilitas apa saja dan bagaimana kondisi yang diharapkan perlu studi lebih komprehensif. Bila perlu pelayanan fasilitas intermoda dapat dimuat dalam SPM LRT Jabodebek. Kemampuan masyarakat terhadap biaya transportasi hanya 10% dari penghasilan maka tarif yang akan mungkin ditentukan oleh Pemerintah sebesar rp. 5.700,00 sementara perhitungan operator LRT Jabodebek sebesar rp. 20.000,00 selisih tarif rp. 14.300,00 harus dibayarkan Pemerintah. Sedangkan dengan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yaitu dengan cara mencari komponen biaya tetap seperti bahan bakar atau pemakaian listrik dan lain-lain. Bila perlu Pemerintah dapat mengaudit Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dikeluarkan oleh operator sehingga bilamana PSO diberikan tidak terlalu memberatkan keuangan negara. Kehadiran LRT di masa yang akan datang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum bila penyelenggaraan angkutan ini dikelola dengan manajemen yang baik. Dengan demikian pengguna sepeda motor dan mobil pribadi dapat berkurang seiring peningkatan pelayanan angkutan massal melalui LRT Jabodetabek.

Keywords

Biaya Operasional Kendaraan (BOK), fasilitas intermoda, LRT Jabodebek

Full Text:

PDF

References

A. Mezky Matthew Yandito. 2019. Model Pilihan Penumpang Angkutan Kota Dan Kereta Rel Listrik di Jakarta. Jakarta: Jurnal Transportasi Forum Studi Antar Perguruan Tinggi Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019.

A. W. I. W. W. Sylvia Indriany. 2018. Analisis Pemilihan Moda Dengan Model Multinomial Logit Untuk Perjalanan Kerja Dari Kota Tangerang Selatan-DKI Jakarta. Lhokseumawe: Jurnal Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe 2018, Volume 10 Nomor 1.

F. Fahmi. 2017. Tesis Analisis Faktor Utama Yang Mempeng0aruhi Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur LRT (Light Rail Transit) Jabodebek Masters thesis. Surabaya: ITS Repository Jurnal, 2017.

M. F. &. P. N. &. A. S. Dziauddin. 2014. Estimating the Effects of Light Rail Transit (LRT) System on Residential Property Values Using Geographically Weighted Regression (GWR). Springer Nature Switzerland: Applied Spatial Analysis and Policy Journal Volume 8, 2014.

R. Hidayat. 2018. Thesis Mode Choice Analysis Between Private Car, Transjakarta (BRT) and KRL Commuter Line (Railway) Using Multinomial Logit Model and Social Economic Background of Passenger Case Study: Bekasi-Jakarta Commuter. Yogyakarta: Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2018.

S. R. G. Nur Aprilia Wahyuni. 2017. Preferensi Pengguna Moda Transportasi Kereta Api Dhoho Trayek Blitar-Surabaya. Yogyakarta: Jurnal Bumi Indonesia Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri No 118 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia 2015. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 394 Tahun 2015 tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di wilayah Jabodetabek oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Jakarta.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.