Model Penerapan Konsesi Pelabuhan di Indonesia: Studi Kasus Terminal Teluk Lamong

Autor(s): Alwi Sina Khaqiqi, Tri Achmadi
DOI: 10.25104/transla.v22i2.1664

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang pembanguanan pelabuhan merupakan salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. Selain itu pelabuhan berfungsi sebagai infrastruktur konektivitas logistik yang dapat menunjang arus pergerakan barang. Syarat untuk dapat melakukan kegiatan kepelabuhanan dengan melakukan konsesi telah diatur Undang-Undang. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk saat ini kinerja pengelolaan konsesi pelabuhan belum efektif. Selain itu, juga terbit Peraturan Menteri tentang hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan di Terminal Teluk Lamong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan lama dan tarif konsesi yang efektif dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode IRR, NPV, BCR kemudian menggunakan analisis sensitivitas. Dari penelitian ini didapatkan hasil IRR sebesar 13,2%, NPV Rp 577.402.711.679,-, nilai BCR diatas 1 ketika pada tahun ke 32. Untuk lama konsesi Terminal Teluk Lamong selama 32 tahun dan tarif konsesi sebesar 3 % dari pendapatan Terminal Teluk Lamong.

Model for Port Concession Implementation in Indonesia: Case Study in Teluk Lamong Terminal; Indonesia is an archipelago country where port development is one way to support economic growth in Indonesia's territory. In addition, the port serves as a logistics connectivity infrastructure that can support the flow of goods movement. The requirements to be able to carry out port activities by conducting concessions have been regulated. According to the Supreme Audit Agency (BPK), the performance of port concession management is not yet effective. In addition, a Ministerial Regulation was issued regarding the results of performance checks on the effectiveness of port concession management at the Teluk Lamong Terminal. This study aims to provide effective and mutually beneficial concession rates between the parties involved. The analysis used is by using the IRR, NPV, BCR methods then using sensitivity analysis. From this research, the IRR results were 13.2%, NPV Rp. 577,402,711,679, -, the BCR value was above 1 when in the 32nd year. Then for the duration of the concession period of the Lamong Bay Terminal is 32 years and the concession rate is 3% of Teluk Terminal revenue Lamong.

Keywords

Analisis Sensitivitas, Efektifitas Konsesi Pelabuhan, Skema Tarif Konsesi, Lama Waktu.

Full Text:

PDF

References

Ahmad Putra, D. (2016). Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Media Engineering.

Ambarini, R., Suwandi, R., & Rahardjo, S. (2014). Evaluasi Masa Konsesi Pada Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru. Warta Penelitian Perhubungan, 773-791.

BPS Jawa Timur. (2019). Jawa Timur Dalam Angka. Surabaya: BPS Jawa Timur.

De Langen, P., Van Den Berg, R., & Willeumier, A. (2012). A new approach to granting terminal concessions: the case of the Rotterdam World Gateway terminal. Maritime Policy & Management, 79-90.

Farrell, S. (2012). The ownership and management structure of container terminal concessions. Maritime Policy & Management, 7-26.

IM 6 Tahun 2018. (2018). Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Konsesi Pelabuhan Pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Lutfi, K. (2017). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasca Pemberlakuan Asean Economic Community Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 235-256.

Ma, G., Du, Q., & Wang, K. (2018). A Concession Period and Price Determination Model for PPP Projects: Based on Real Options and Risk Allocation. Sustainability, 1-21.

Pallis, A., Notteboom, T., & De Langen , P. (2008). Concession Agreements and Market Entry in the Container Terminal Industry. Marit Econ Logist, 209–228.

Parola, F., Tei, A., & Ferrari, C. (2012). Managing port concessions: evidence from Italy. Maritime Policy & Management, 45-61.

PM 15 Tahun 2015. (2015). Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

PM 51 Tahun 2015. (2015). Tentang Penyelengaraan Pelabuhan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Rachman, T., Juswan, Paroka, D., Baeda, A., Rahman, S., Paotonan, C., . . . Husain, F. (2018). Pengenalan PerangkatKeselamatan Sarana Pelabuhan Moda Waterway Sungai Tallo Makassar. JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat, 71-87.

Rashed, Y., Meersman, H., Sys, C., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2018). A combined approach to forecast container throughput demand: Scenarios for the Hamburg-Le Havre range of ports. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 127-141.

Rustam, A., Boyke SP, C., & Iqbal Nur, H. (2016). Desain Konseptual Pengembangan Pelabuhan Khusus Ternak : Studi Kasus Pelabuhan Kalbut Situbondo. Jurusan Transportasi Laut, 1-6.

Santoso, I., & Syafii, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pelabuhan Kalimas Surabaya Dalam Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 146 Tahun 2016. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 83-98.

Siemonsma, H., Van Nus, W., & Uyttendaele, P. (2012). Awarding of Port PPP contracts: the added value of a competitive dialogue procedure. Maritime Policy & Management, 63-78.

Sujarwanto. (2016). Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 29-43.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. (2008). Tentang Pelayaran. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.

Wibowo, A. (2019). Promoting Development Program Effectiveness: the Expected Role of Public Sector Audit in State Finance Management. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 103-124.

Wulandari, E. (2017). Penerapan Konsesi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Surabaya: Universitas Narotama.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.