Strategi Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional

Edward Marpaung

Article Metrics

Abstract view : 3076 times
PDF - 1151 times

Abstract

Pelabuhan merupakan salah satu simpul transportasi dalam sistem logistik yang memiliki peranan strategis. Namun, kondisi pelabuhan di Indonesia saat ini masih jauh dari yang diharapkan, sehingga menyebabkan pelayanan pelabuhan belum memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang Sistem Logistik Nasional. Hal ini, disebabkan oleh terbatasnya prasarana pelabuhan, rendahnya kualitas kinerja operasional pelabuhan, kurangnya keterpaduan penyelenggaraan transportasi antarmoda dan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan guna mendukung Sistem Logistik Nasional. Dengan pendekatan analisis data yang dilakukan secara komprehensif integral melalui pisau analisa, dapat ditemukenali beberapa upaya untuk mengatasi permasalah diatas, yakni; pembangunan pelabuhan baru dan modern termasuk pelabuhan hub internasional di Kuala Tanjung dan Bitung, serta menetapkan dokumen Tataran Tranportasi Wilayah (Pemerintahan Daerah Provinsi) dan Tataran Tranportasi Lokal (Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota) menjadi satu kesatuan dengan dokumen Sistem Transportasi Nasional untuk semua Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, sehingga pembangunan transportasi laut dapat dilakukan secara terpadu, baik inter maupun antar moda transportasi lainnya.

 

Kata kunci: peningkatan pelayanan pelabuhan, logistik, Pelabuhan Kuala Tanjung

Full Text:

PDF

References

Bambang Susantono. 2013. Transportasi dan Investasi. Jakarta: Kompas. Henry Sandee dan Mohammad Adhi Prakoso Dipo, 2012, Bahan Paparan Analisis Awal Logistik Performance Index 2012, Bank Dunia, Jakarta, hlm 4. INKOP TKBM Pelabuhan. 2012. Bahan Presentase pada Rountable Discussion tentang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pelabuhan, hlm 11. Kementerian Perhubungan. 2012. Fasilitas dan Kinerja Operasional Pelabuhan Tahun 2011. Jakarta: Puslitbang Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jakarta: Bagian Hukum. Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 2012. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/ 18/DJPL-11. Jakarta: Bagian Hukum. Kementerian Perhubungan. 2013. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Jakarta. Sekretaris Kabinet RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Jakarta.

_____ http://www.pelindomarine.com, 2013.

Copyright (c) 2019 Warta Penelitian Perhubungan
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Jurnal Warta Penelitian Perhubungan have been indexed on: